JAKARTA, 15 SEPTEMBER 2025 – VNNMedia — Pemerintah menyiapkan delapan program akselerasi pembangunan yang mulai dijalankan pada 2025 untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas lapangan kerja. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/9/2025).
Program pertama adalah magang bagi lulusan perguruan tinggi maksimal satu tahun. Sebanyak 20 ribu peserta lulusan S1, D3, atau setara akan ditempatkan di berbagai sektor industri. Selama enam bulan masa magang, peserta menerima uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan anggaran Rp198 miliar.
Pemerintah juga memperluas insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), yang sebelumnya hanya berlaku di sektor padat karya. Kini, insentif tersebut mencakup sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe dengan target 552 ribu pekerja dan anggaran Rp120 miliar.
Di bidang bantuan sosial, pemerintah melanjutkan program bantuan pangan berupa beras 10 kilogram untuk Oktober–November dengan anggaran Rp7 triliun, serta menyiapkan subsidi iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi pekerja non-upah, termasuk pengemudi transportasi daring, kurir, sopir, hingga pekerja logistik. Sebanyak 731 ribu pekerja akan menerima manfaat dengan alokasi Rp36 miliar dari BPJS Ketenagakerjaan.
Airlangga menambahkan, manfaat jaminan tersebut mencakup santunan kematian setara 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa Rp174 juta untuk dua anak, serta perlindungan kematian.
Untuk sektor perumahan, pemerintah menurunkan bunga kredit program BPJS Ketenagakerjaan. Suku bunga pembiayaan rumah pekerja dipangkas dari BI rate +5% menjadi BI rate +3%, sedangkan pembiayaan bagi pengembang turun dari BI rate +6% menjadi BI rate +4%.
Program ini didukung relaksasi SLIK OJK dengan target 1.000 penerima manfaat tahun ini, serta ditingkatkan pada 2026 untuk mendukung target Presiden menyediakan 3 juta rumah.
Selain itu, pemerintah meluncurkan program Padat Karya Tunai (cash for work) melalui Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang berlangsung September–Desember 2025. Program ini menyasar 609 ribu penerima manfaat dengan total anggaran Rp5,3 triliun.
Di sisi regulasi, pemerintah mempercepat integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke sistem Online Single Submission (OSS) dengan dukungan data Badan Informasi Geospasial.
Pemerintah mengalokasikan Rp3,5 miliar per RDTR dengan kebutuhan total sekitar Rp1 triliun agar perizinan dapat diproses secara otomatis jika melewati batas waktu 20 hari kerja.
Sebagai terobosan baru, pemerintah juga menyiapkan pilot project pengembangan ekosistem Gig Economy. Program ini akan menyediakan ruang kerja bersama (coworking space) di Jakarta, kemudian diperluas ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.
Dengan delapan program tersebut, pemerintah berharap akselerasi pembangunan di 2025 mampu memberikan dorongan signifikan bagi penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya beli, serta pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Berita Menarik LAinnya di Google News
