Pemerintah Luncurkan 3.000 Rumah Subsidi untuk Pekerja Media, Dukung Kesejahteraan Jurnalis

JAKARTA, 7 MEI 2025 – VNNMedia – Pemerintah Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan jurnalis dan pekerja media melalui program rumah subsidi yang menyasar insan pers di seluruh Tanah Air.

Lewat inisiatif bertajuk “Rumah untuk Karyawan Industri Media”, pemerintah menyediakan hunian layak dan terjangkau. Ini bukan sebagai bentuk imbalan, melainkan sebagai investasi strategis untuk menjaga profesionalisme dan memperkuat peran media sebagai penjaga demokrasi serta penyaji informasi terpercaya.

Program ini merupakan hasil sinergi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), BP Tapera, dan Bank BTN. Semula ditargetkan menyediakan 1.000 unit rumah, namun kini diperluas menjadi 3.000 unit rumah subsidi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa program ini adalah bukti nyata kehadiran negara untuk para pekerja media.

“Di era digital saat ini, peran jurnalis semakin penting. Negara tidak hanya mendorong transformasi digital, tapi juga memastikan kesejahteraan para pelaku industrinya,” ujarnya dalam acara penyerahan kunci rumah secara simbolis di Perumahan Gran Harmoni, Cibitung, Bekasi, Selasa (6/5/2025).

Selain di Cibitung, penyerahan kunci dan proses pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) juga dilakukan serentak di kota-kota lain seperti Medan, Palembang, Makassar, Manado, dan Yogyakarta.

Program ini merupakan bagian dari target nasional pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai prioritas pemerintah.

Skema pembiayaan yang ditawarkan sangat terjangkau, yakni melalui KPR FLPP dengan bunga tetap 5 persen, uang muka hanya 1 persen, tenor maksimal 20 tahun, serta dukungan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta.

Program ini ditujukan bagi karyawan industri media yang memenuhi kriteria dan masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Menurut Meutya, program ini tidak sekadar menyediakan tempat tinggal, tapi juga memperkuat peran media dalam menjaga keseimbangan informasi. “Dengan kehidupan yang lebih layak, insan pers bisa lebih fokus menjalankan fungsinya secara independen dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, turut menegaskan pentingnya peran negara yang berpihak pada rakyat. “Kita buktikan hari ini bahwa negara bukan hanya hadir, tapi juga benar-benar berpihak pada pekerja,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sirait menambahkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan 350.000 unit rumah untuk MBR, termasuk pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai bagian dari insentif agar masyarakat bisa lebih mudah memiliki hunian.

Baca Berita Menarik Lainnya di Google News