JAKARTA, 20 MARET 2026 – VNNMedia – Pemerintah terus memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah dinamika global, termasuk lonjakan harga energi. Langkah ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Airlangga menyampaikan, pemerintah berkomitmen menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen, sesuai arahan Presiden. Untuk mencapai target tersebut, efisiensi anggaran dilakukan di berbagai kementerian dan lembaga.
“Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen melalui efisiensi di berbagai K/L,” ujarnya.
Selain efisiensi, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif terhadap dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas lainnya. Salah satunya dengan meningkatkan volume produksi batu bara.
Menurut Airlangga, kebijakan ini akan diikuti dengan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) guna mendukung peningkatan produksi.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah mengkaji penyesuaian pajak ekspor batu bara untuk mengoptimalkan penerimaan negara di tengah tren kenaikan harga komoditas global.
Pemerintah juga mempercepat transisi energi dengan mengonversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Penugasan ini diberikan kepada Danantara untuk segera direalisasikan.
Langkah tersebut diharapkan dapat menekan ketergantungan terhadap energi berbasis minyak sekaligus meningkatkan efisiensi biaya energi.
Selain kebijakan energi, pemerintah juga mengkaji penerapan skema kerja fleksibel atau work from home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja.
Kebijakan ini dinilai berpotensi mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 20 persen, seiring berkurangnya mobilitas masyarakat.
“Ada penghematan signifikan dari penggunaan bensin, bisa mencapai seperlima dari konsumsi normal,” jelas Airlangga.
Skema WFH ini tidak hanya ditujukan bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diadopsi oleh sektor swasta dan pemerintah daerah.
Pemerintah saat ini masih mematangkan seluruh kebijakan tersebut sebelum diumumkan secara rinci kepada publik. Berbagai langkah ini menunjukkan strategi pemerintah yang adaptif dan terukur dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Selain itu, kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi serta ketahanan ekonomi Indonesia di tengah tekanan global.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
