Jakarta – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreati (Kemenparekraf) melakukan sosialisasi panduan komunikasi krisis sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) di Jawa Barat (Jabar) dan Bali sebagai provinsi yang masyarakatnya banyak bergerak di sektor parekraf.
Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf I Gusti Ayu Dewi Hendriyani mengatakan sosialiasi tersebut dilaksanakan pada 22 September 2023 di Jawa Barat dan 26 September 2023 di Bali dengan menghadirkan stakeholder terkait parekraf. Selain melalui pertemuan dengan para kepala dinas pariwisata di seluruh Indonesia, panduan komunikasi krisis sektor parekraf juga rencananya akan disosialisasikan melalui The Weekly Brief with Sandi Uno (WBSU).
“Panduan tersebut berisi checklist langkah-langkah komunikasi yang perlu dilakukan untuk merespons isu yang berpotensi menjadi krisis maupun krisis yang sedang terjadi yang dipantau melalui Crisis Detection Analysis (CDA),” katanya dalam keterangannya, Kamis (28/9/2023).
Menurut Dewi, sektor parekraf, khususnya pariwisata merupakan industri persepsi. Persepsi yang timbul dari pengalaman indrawi atas aktivitas leisure, entertainment, wellness, dan lainnya. Persepsi ini erat kaitannya dengan reputasi atau citra dari sebuah atraksi ataupun destinasi yang ada dalam ekosistem pariwisata.
“Kondisi krisis erat kaitannya dengan situasi ketidakpastian dan kegelisahan. Sektor Parekraf memiliki kerentanan tinggi terhadap krisis. Komunikasi strategis membantu mencegah atau mengurangi dampak negatif ketika krisis parekraf terjadi,” ujarnya.
Dewi menjelaskan, panduan ini juga akan diunggah di Sisparnas dengan alamat laman https://sisparnas.kemenparekraf.go.id agar bisa diakses oleh masyarakat luas sebagai sarana edukasi mitigasi risiko yang berpotensi krisis.
Ke depan, Kemenparekraf akan membentuk Forum Manajemen Komunikasi Krisis (MKK) dalam konteks komunikasi. Dengan adanya forum ini, Kemenparekraf berharap akan ada satu narasi dari pusat dan daerah saat ada isu terkait parekraf, yang selanjutnya dipublikasikan melalui saluran komunikasi masing-masing.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat Benny Bachtiar mengatakan, panduan ini sangat penting walaupun Jawa Barat juga sudah memiliki Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) untuk aduan-aduan masyarakat yang harus langsung direspons. Panduan ini bisa menjadi salah satu bagian untuk menghadapi isu-isu negatif.
“Kami berharap buku panduan ini bisa menjadi sebuah jawaban yang positif apa yang harus kami lakukan dalam penanganan dan antisipasi komunikasi krisis,” ujar Benny.
Sementara Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun menyambut baik kehadiran panduan komunikasi krisis sektor parekraf dari Kemenparekraf.
“Kita tahu, beberapa waktu lalu banyak wisatawan mancanegara (wisman) yang berulah di Bali, namun dengan penanganan yang baik, jumlah wisman yang berulah makin berkurang. Buku panduan komunikasi krisis ini sangat bermanfaat bagi kami dalam menangani krisis kepariwisataan ke depan,” katanya.
