Jakarta, Minggu 31 Agustus 2025-VNNMedia- Setelah Nafa Urbach dinonaktifkan oleh partai NasDem dari keanggotaannya di DPR RI, giliran artis lawak Eko Patrio dan Uya Kuya dicopot dari jabatannya di DPR oleh Partai Amanat Nasional (PAN)
Dalam sebuah video siaran pers yang diunggah ke akun Instagram resmi partai, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengumumkan penonaktifkan kedua artis yang telah lama vakum dari dunia hiburan tersebut
“Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko) dan saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai anggota DPR RI dari fraksi PAN DPR RI, terhitung sejahk hari Senin, 1 September 2025,” bunyi siaran pers tersebut
Kemarahan publik terhadap Eko Patrio dan Uya Kuya dipicu oleh tindakan mereka yang dianggap tidak etis dan tidak peka terhadap kondisi masyarakat. Keduanya, menjadi sorotan setelah sebuah video yang menunjukkan mereka berjoget di ruang sidang DPR menjadi viral.
Aksi joget tersebut dinilai melukai hati masyarakat, terutama di tengah isu kenaikan tunjangan anggota DPR dan kondisi ekonomi yang sulit. Reaksi publik semakin memanas ketika Eko Patrio mengunggah video parodi di media sosial yang dianggap menyindir kritik masyarakat.
Uya Kuya juga menjadi sasaran amarah karena pernyataannya yang menyebut berjoget itu wajar karena mereka adalah “artis”. Selain itu, video lama Uya Kuya yang menampilkan dirinya menyebut gaji Rp3 juta adalah gaji per jamnya sebagai artis kembali beredar, menambah kekesalan publik
Kontroversi ini memicu gelombang demonstrasi dan bahkan penjarahan di rumah Eko Patrio dan Uya Kuya meski keduanya telah mengunggah video permintaan maaf
Sehari sebelumnya Ketum PAN Zulkifli Hasan mengeluarkan Maklumat Ketua Umum yang mewajibkan kader-kadernya yang duduk di DPR dan DPRD untuk bertindak, berpenampilan dan berbicara sesuai kepatutan
“Peka terhadap situasi, penuh empati, jangan flexing, jangan arogan. Rendah hati dalam mendengar aspirasi maupun merespon kritik publik,” bunyi maklumat itu
Maklumat juga menyebut jika anggota DPR dan DPRD PAN harus siap untuk dievaluasi status, posisi, tunjangan dan fasilitas lainnya
PAN juga meminta agar Maklumat Ketua Umum dicerna, diresapi, dilaksanakan sebaik-baiknya dan disebarkan seluas-luasnya
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
