JAKARTA, 16 DESEMBER 2025 – VNNMedia – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa 166 sekolah rakyat telah mulai beroperasi secara bertahap sejak Juli hingga September 2025.
“Semuanya telah dilengkapi dengan laptop siswa, laptop guru, smart board, dan juga seragam sekolah. Ada 15.945 siswa, 2.407 guru, dan 4.442 tenaga kependidikan,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Mensos juga melaporkan dampak bencana terhadap penyelenggaraan sekolah rakyat. Tercatat, sembilan sekolah rakyat menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar akibat terdampak bencana.
“Kondisi sekolah sekarang dalam tahap pembersihan. Alhamdulillah tidak ada korban,” ucapnya.
Dalam penanganan banjir dan longsor di wilayah Aceh dan Sumatra, Kementerian Sosial menyiapkan stok logistik di berbagai tingkatan wilayah serta mengoperasikan 39 dapur umum yang memproduksi lebih dari 400 ribu porsi makanan per hari.
“Kami juga mengirimkan beras reguler seperti ke Aceh, juga ke Sumatra sebanyak 100 ton lebih. Total bantuan Kementerian Sosial per 11 Desember kemarin itu kita sudah mencapai Rp89 miliar lebih,” kata Mensos.
Terkait penyaluran bantuan sosial, Mensos melaporkan bahwa pagu anggaran bansos 2025 mencapai sekitar Rp75 triliun. Realisasi penyaluran bansos reguler pada 2025 telah melampaui 90 persen, kecuali bansos sembako triwulan IV yang baru mencapai sekitar 40 persen.
“Kecuali sembako atau bansos sembako di triwulan IV yang baru mencapai 40 persen, karena anggarannya masih dalam proses pengajuan anggaran tambahan,” lanjutnya.
Mensos juga menyampaikan perkembangan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto. Hingga saat ini, BLTS telah disalurkan kepada lebih dari 29 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nilai lebih dari Rp27 triliun.
“Selama ini bansos reguler, baik itu PKH dan sembako diterima oleh kurang lebih 18 juta KPM. Dengan ada tambahan BLTS ini sekarang penerima bansos sebanyak 35 juta KPM lebih di desil 1, 2, 3, dan 4,” jelasnya.
Dalam penyaluran BLTS, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah daerah untuk pemutakhiran data penerima manfaat.
“Mudah-mudahan pada akhir minggu depan kita sudah bisa mencapai lebih dari 31 juta KPM penerima manfaat,” pungkas Mensos.
Baca Berita MEnarik Lainnya di Google News
