Mensos Saifullah Yusuf Pastikan Bansos Tepat Sasaran, 1,9 Juta Penerima Dicoret

Menteri Sosial Saifullah Yusuf

JAKARTA, 19 SEPTEMBER 2025 – VNNMedia – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran. Langkah strategis yang dijalankan adalah penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).

DTSEN menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data yang sudah diverifikasi, divalidasi, dan diperingkat dari desil 1 hingga desil 10, sehingga penyaluran bansos lebih terarah.

“Melalui ground check terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat, ditemukan 1,9 juta penerima yang tidak lagi memenuhi syarat. Bantuan mereka dialihkan kepada yang lebih berhak,” ujar Saifullah Yusuf, Jumat (19/9/2025).

Mensos juga menegaskan bansos tidak akan diberikan kepada penerima yang terbukti terlibat perjudian daring (judol). Namun, bagi penerima yang sangat membutuhkan tetap diberi kesempatan dengan syarat melakukan reaktivasi melalui desa, kelurahan, atau aplikasi yang disiapkan Kementerian Sosial bersama Dinsos setempat.

Hingga triwulan ketiga 2025, realisasi penyaluran bansos telah mencapai lebih dari 75 persen. Presiden Prabowo Subianto, kata Saifullah, memberi arahan agar bansos dipahami sebagai dukungan sementara, sementara penerima diarahkan mengikuti program pemberdayaan ekonomi.

“Bansos sifatnya sementara, pemberdayaan itu selamanya,” tegas Saifullah.

Selain bansos reguler, pemerintah juga menyiapkan program makan dua kali sehari untuk 35 ribu penyandang disabilitas serta pemenuhan gizi bagi lansia terlantar di atas 75 tahun. Berbagai program peningkatan keterampilan dan akses usaha juga terus diperluas.

Kemensos akan menggandeng dunia usaha, filantropi, hingga organisasi masyarakat untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas juga dilakukan untuk memperkuat anggaran pemberdayaan.

“Dengan begitu, tiap tahun bisa lebih terukur jumlah penerima yang berhasil graduasi dan naik kelas,” pungkas Mensos Saifullah.

Foto : BPMI Setpres

Baca Berita Menarik Lainnya di Google News