JAKARTA, 25 FEBRUARI 2026 – VNNMedia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin sidang debottlenecking untuk membahas berbagai hambatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Onshore Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Sidang ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat penyelesaian kendala investasi secara terkoordinasi, transparan, dan akuntabel.
Purbaya menyampaikan bahwa forum debottlenecking menjadi instrumen penting pemerintah dalam menindaklanjuti aduan dunia usaha sekaligus memperkuat iklim investasi nasional. Menurutnya, percepatan investasi dan aktivitas ekonomi akan terus didorong seiring penguatan mesin fiskal dan sektor keuangan.
“Iklim usaha yang sehat akan terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” ujar Purbaya.
PSN LNG Abadi Masela dikelola oleh INPEX yang sejak 1998 memegang hak pengelolaan Blok Masela di Maluku.
Proyek ini diproyeksikan menjadi penopang utama ketahanan energi nasional melalui pengembangan fasilitas LNG berkapasitas 9,5 juta ton per tahun, serta produksi gas alam dan kondensat dalam jumlah signifikan.
Dalam sidang tersebut, INPEX memaparkan perkembangan proyek sekaligus kebutuhan dukungan pemerintah.
Percepatan realisasi PSN dinilai membutuhkan penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan, perluasan akses pasar global, serta penurunan biaya, khususnya pada komponen Engineering, Procurement, Construction, and Installation (EPCI) yang menjadi penentu utama nilai investasi dan ditargetkan mulai pada awal 2027.
Proyek LNG Abadi Masela juga mencatat kemajuan penting dengan dukungan SKK Migas, termasuk persetujuan AMDAL serta progres tahap Front End Engineering Design (FEED) yang berjalan sesuai rencana.
Meski demikian, pemerintah mencatat masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu ditangani secara lintas sektor. Di antaranya peningkatan penerimaan masyarakat terdampak melalui dialog intensif dan penyelesaian skema kompensasi yang berkeadilan untuk menjaga stabilitas sosial.
Pemerintah juga memberi perhatian pada kepastian pemanfaatan area fasilitas kelautan, termasuk dukungan implementasi Carbon Capture and Storage (CCS) sebagai bagian dari pengembangan energi berkelanjutan.
Melalui Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP), pemerintah akan menangani berbagai isu tersebut secara komprehensif dengan memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan.
Hingga 24 Februari 2026, tercatat 92 aduan masuk melalui kanal debottlenecking. Sebanyak 46 aduan di antaranya telah disidangkan dan ditindaklanjuti, mencakup berbagai sektor mulai dari perizinan usaha, pendanaan industri, hingga proyek strategis seperti bioetanol, listrik tenaga sampah, perizinan pelayaran, dan HS code impor.
Menutup sidang, Purbaya menegaskan keberlanjutan forum debottlenecking sangat penting untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha.
Menurutnya, penyelesaian hambatan investasi tidak hanya berdampak langsung pada proyek yang dilaporkan, tetapi juga membangun sentimen positif bagi dunia usaha dan memperkuat iklim investasi nasional.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
