Seoul, 18 Desember 2024-VNNMedia- Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memerintahkan Presiden Yoon Suk Yeol untuk menyerahkan dekrit darurat militer yang dikeluarkannya pada 3 Desember serta risalah dari dua rapat Kabinet. Perintah ini dikirim secara elektronik pada Selasa untuk keperluan pengumpulan bukti pemakzulannya.
Selain itu, Presiden Yoon juga diminta menyerahkan rencana pembelaan dan daftar bukti. Keputusan ini merupakan bagian dari proses pemakzulan yang sedang berlangsung terhadap Presiden Yoon Suk Yeol. Presiden Yoon mempunyai waktu hingga Selasa pekan depan untuk menyerahkan dokumen-dokumen tersebut
Sementara Jung Chung-rai dari partai oposisi Demokrat selaku ketua komisi legislasi Majelis Nasional selaku penggugat diminta untuk menyerahkan rencana serta barang bukti untuk mendukung gugatannya
Sebelumnya kementerian dalam negeri Korsel mengatakan jika risalah rapat kabinet terkait dekrit militer tersebut tidak ada. Ketiadaan tersebut menimbulkan kontroversi dan sejumlah spekulasi bahwa rapat itu menyalahi prosedur
Sidang perdana pemakzulan presiden Yoon akan digelar secara terbuka untuk umum dan pers pada tanggal 27 Desember 2024 namun tidk akan disiarkan secara live
sumber: Yonhap News
Baca Berita Menarik Lainnya Di Google News
