Kuala Lumpur, Selasa 04 November 2025-VNNMedia- Perjanjian dagang antara Malaysia-Amerika Serikat (AS), Agreement on Reciprocal Trade (ART), mendapat sorotan tajam dari mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad, yang menyebut pemerintah Malaysia telah mengorbankan kedaulatan ekonomi negara
Atas kritikan itu, melalui Kementerian Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia, mengatakan bahwa kedaulatan negara tetap terlindungi dan tidak terikat oleh sanksi AS
“Malaysia tetap bebas mengambil keputusan berdasarkan undang-undang, kebijakan nasional, dan kepentingannya sendiri,” ujar kementerian itu dalam wawancara tentang perjanjian perdagangan yang terbit pada Senin (3/11), dikutip dari Bloomberg Technoz
“Malaysia juga tidak perlu mengubah undang-undang yang ada untuk menandatangani ART, yang membuktikan bahwa kedaulatan nasional tidak dikompromikan,” tegasnya
Kementerian tersebut juga menegaskan bahwa Malaysia hanya bertindak pada isu-isu yang melibatkan kepentingan ekonomi atau keamanan bersama AS dimana setiap tindakan akan melalui diskusi dan tinjauan dari segi biaya serta manfaat
Sementara itu di hari yang sama dalam sebuah pernyataan terpisah, Kantor Jaksa Agung menegaskan bahwa Malaysia memiliki hak unilateral untuk mengakhiri perjanjian dagang tersebut setiap saat
“Semua perlindungan ini dimaksudkan untuk mempertahankan kedaulatan dan menjaga Malaysia, serta melindungi kepentingan negara di segala situasi,” ujarnya
Sebagai informasi, perjanjian ART ditandatangani oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden AS Donald Trump pada Oktober 2025 di sela-sela KTT ASEAN di Kuala Lumpur
Tujuan utama perjanjian ini adalah untuk memperkuat hubungan dagang, memperluas akses pasar, dan, dari sisi AS, mengamankan rantai pasok global, terutama untuk mineral penting
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
