Tangerang, Kamis 05 Maret 2026 – VNNMedia – Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) terus memonitoring kondisi keamanan para pekerja migran Indonesia (PMI) yang terdampak eskalasi di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel dan Iran.
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Christina Aryani mengatakan bahwa langkah pengawasan dilakukan untuk memastikan pelindungan bagi pekerja migran Indonesia di Timur Tengah.
“Jadi di Direktorat Jenderal Perlindungan sudah melakukan rapat-rapat intensif dengan perwakilan-perwakilan kita di beberapa negara Timur Tengah yang kira-kira terdampak. Kami juga sudah membuka hotline juga, sudah mendirikan crisis center untuk mitigasi dan menampung bila terjadi kedaruratan,” ujar Christina di Tangerang, Kamis (5/2/2026) dikutip Antara.
Ia menyampaikan bahwa kementeriannya terus memantau perkembangan situasi secara intensif melalui koordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia di negara-negara terdampak.
Kendati demikian, berdasarkan hasil koordinasi hingga kini belum terdapat laporan PMI yang mengalami insiden.
“Nah, sejauh ini belum ada aduan dari bidang Direktorat Perlindungan terkait dampak PMI, begitu juga yang masuk laporan juga belum ada,” ucapnya.
Christina menyatakan terkait pekerja migran Indonesia yang berstatus resmi dan tidak resmi (ilegal) bekerja di sekitar kawasan Teheran Iran kurang lebih ada sekitar 200 orang.
Pihaknya kini tengah berupaya melakukan pembentukan Tim Crisis Monitoring pada Direktorat Jenderal Pelindungan untuk pemantauan harian dan mitigasi risiko, pemutakhiran data pekerja migran sebagai bagian dari kesiapsiagaan evakuasi, penyusunan serta diseminasi panduan kewaspadaan, hingga pengaktifan hotline pengaduan khusus kawasan Timur Tengah.
“Di Iran itu bukan negara penempatan, tapi mungkin ada yang masuk ke sana misalnya tadinya mereka dari mana lalu pindah ke sana itu sangat mungkin. Kalau Warga Negara Indonesia sendiri yang ada di sana termasuk yang bekerja di kedutaan di Teheran itu ya enggak sampai 200 jumlahnya. Tapi bukan pekerja migran yang terdaftar di sistem kami,” ungkapnya.
Dalam hal ini, pemerintah juga memastikan kesiapan fasilitasi bagi pekerja migran yang memilih atau perlu kembali ke Indonesia sesuai mekanisme yang berlaku.
“Tapi ini kan bukan berarti harapan kita akan begini terus tapi yang penting pemerintah siap kalau sampai nanti ada apa-apa dan bagaimana evakuasi dilakukan itu pasti sudah dipikirkan juga. Ini bukan yang pertama, Indonesia itu sudah pernah mengevakuasi beberapa kali selama ini kan kalau ada kejadian perang dan lain-lain,” tandasnya.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
