SURABAYA, 13 AGUSTUS 2025 – VNNMedia – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama Pemprov Jawa Timur, International Labour Organization (ILO), Jaringan Buruh Migran (JBM), dan APINDO merumuskan strategi perekrutan adil serta pengawasan penempatan pekerja migran yang responsif gender.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam sambutan tertulis menyebut pekerja migran sebagai aset strategis yang berkontribusi besar pada perekonomian. Pemprov telah menyiapkan pelatihan pra-keberangkatan, layanan terpadu satu atap, hingga program pemberdayaan purna penempatan.
Data 2024 menunjukkan 71,27 persen dari 79.339 PMI asal Jatim bekerja di sektor rumah tangga dan perawatan lansia.
Sekretaris Nasional JBM Savitri Wisnuwardhani menegaskan pentingnya perekrutan berbasis data lapangan dengan pengawasan yang melibatkan partisipasi pekerja migran. Ia berharap hasil lokakarya menjadi masukan bagi revisi UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, termasuk harmonisasi kelembagaan dan penguatan perlindungan di semua level.
APINDO melalui Komite Migran Bidang Ketenagakerjaan, Filius Yandono, mendorong reformasi birokrasi dan tata kelola P3MI untuk menarik minat calon pekerja menggunakan jalur resmi. APINDO bersama ILO dan JBM juga tengah merampungkan Kode Etik bagi pelaksana penempatan PMI.
Sementara Koordinator Proyek Nasional ILO Indonesia, Sinthia D. Harkrisnowo, menekankan lokakarya ini sebagai wujud komitmen membangun tata kelola migrasi kerja yang adil, akuntabel, dan berbasis HAM.
Lokakarya ini juga menekankan pentingnya partisipasi aktif pekerja migran, khususnya perempuan, dalam perumusan kebijakan.
“Kerja layak untuk pekerja migran hanya bisa terwujud jika semua pihak—pemerintah, pemberi kerja, dan pekerja—bekerja sama membangun sistem perlindungan yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Chintya.
Foto : Ist
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
