Surabaya, 27 Februari 2025, VNNMedia – Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur, Dudung Rudi Hendratna, Kamis (27/2/2025) mengungkapkan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Timur hingga Januari 2025 menunjukkan capaian positif, meskipun terdapat kontraksi pada penerimaan pajak, sementara kontribusi utama berasal dari perpajakan serta kepabeanan dan cukai.
Dudung menjelaskan, bahwa penerimaan pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai Rp 7,05 triliun atau 5,42 persen dari target APBN 2025. Namun, realisasi ini mengalami kontraksi 19,34 persen (yoy), yang disebabkan oleh kebijakan pemusatan pembayaran dan administrasi Wajib Pajak (WP) cabang.
Dalam struktur penerimaan pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menjadi penyumbang utama dengan kontribusi 66,32 persen, disusul oleh Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas sebesar 32,95 persen. Berbeda dengan penerimaan pajak yang terkontraksi, kinerja kepabeanan dan cukai justru tumbuh positif dengan realisasi sebesar Rp 11,99 triliun atau 8,06 persen dari target APBN 2025. Penerimaan ini meningkat 10,62 persen (yoy), didorong oleh pertumbuhan cukai, bea masuk, dan bea keluar.
Penerimaan cukai terealisasi Rp 11,4 triliun, tumbuh 10,3 persen (yoy), ditopang oleh meningkatnya produksi perusahaan golongan II dan pembayaran maju beberapa CK-1 kredit dalam jumlah signifikan. Bea masuk mencapai Rp 527,62 miliar, naik 6,5 persen (yoy), dipengaruhi oleh kenaikan tarif efektif serta penguatan nilai tukar USD terhadap Rupiah. Bea keluar mencatat pertumbuhan signifikan hingga 537 persen (yoy) dengan realisasi Rp 68,12 miliar, yang didorong oleh tingginya harga referensi Crude Palm Oil (CPO), sehingga meningkatkan volume dan nilai ekspor produk turunannya. Pajak rokok yang dipungut DJBC Jatim selama Januari 2025 mencapai Rp 1,1 triliun, sedangkan dana sawit sebesar Rp 52,84 miliar.
Dari sisi pengelolaan aset, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur mencatatkan realisasi lelang sebesar Rp 307,42 miliar atau 5,65 persen dari target tahunan. Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari lelang mencapai Rp 36,13 miliar atau 28,93 persen dari target Rp 124,87 miliar. PNBP dari pengurusan piutang negara baru terealisasi Rp 2,93 juta atau 1,9 persen dari target Rp 153,4 juta, sementara PNBP dari aset negara mencapai Rp 3,85 miliar atau 2,33 persen dari target Rp 165,14 miliar.
Dudung menegaskan, bahwa meskipun penerimaan pajak mengalami kontraksi, pihaknya optimistis pemulihan akan terjadi dalam bulan-bulan mendatang. Kinerja kepabeanan dan cukai yang positif menjadi penopang utama penerimaan negara di Jawa Timur. “Kami akan terus mengawal penerimaan negara dengan kebijakan yang adaptif dan sinergi antarinstansi untuk memastikan stabilitas fiskal di Jawa Timur,” pungkasnya.
