SURABAYA,6 September 2025 — VNNMedia – Gelombang kerusuhan pada akhir Agustus 2025 berdampak signifikan terhadap perekonomian Jawa Timur. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, menegaskan bahwa meski situasi mulai pulih, efek psikologis terhadap konsumen dan investor masih terasa kuat.
Menurut Adik, aktivitas ekonomi di sejumlah kota Jawa Timur melambat dalam sepekan terakhir. “Banyak masyarakat menunda belanja karena situasi belum sepenuhnya tenang. Dampaknya, omzet toko-toko jelas menurun,” ujarnya di Surabaya, Kamis (4/9/2025).
Sektor ritel menjadi salah satu yang paling terpukul. Sejumlah mal, kafe, dan gerai di titik rawan, seperti sekitar Gedung Negara Grahadi Surabaya, bahkan memilih tidak beroperasi sehingga omzet anjlok hingga 100%. “Yang jual takut buka, yang mau beli juga takut datang,” kata Adik.
Pariwisata dan perhotelan juga terdampak. Di Malang, tingkat okupansi hotel turun hingga 10% pada puncak kerusuhan. Sementara itu, travel warning dari Amerika Serikat dan Australia memperburuk citra pasar wisata.
Gangguan juga terjadi pada sektor transportasi dan logistik. Penutupan jalan dan pengalihan arus membuat distribusi barang terhambat, meningkatkan waktu pengiriman dan biaya operasional.
Kerusuhan turut memengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Pada 29 Agustus, IHSG sempat turun lebih dari 2%, sementara nilai tukar rupiah melemah mendekati Rp16.475 per dolar AS. Bank Indonesia merespons dengan intervensi ganda di pasar valas dan Surat Berharga Negara (SBN).
Pemerintah juga mencatat kerugian infrastruktur akibat kerusuhan mencapai Rp900 miliar, dengan kerusakan terbesar terjadi di Jawa Timur, termasuk kebakaran Gedung Negara Grahadi dan perusakan kantor DPRD Kediri yang menelan biaya hingga Rp500 miliar.
Adik menegaskan bahwa dampak terbesar kerusuhan adalah menurunnya kepercayaan investor, baik domestik maupun asing. “Investor masih menunggu kepastian stabilitas politik dan keamanan sebelum mengambil keputusan,” jelasnya.
Kadin Jatim berharap pemerintah, DPR, dan aparat keamanan segera mengambil langkah nyata untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat. “Sudah ada komitmen, tinggal bagaimana eksekusinya,” tambahnya.
Untuk meminimalkan dampak kerusuhan, Kadin Jatim menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. Pada tahap awal, yakni 0 hingga 72 jam setelah kejadian, Kadin mendorong koordinasi lintas pihak untuk melindungi koridor logistik vital, terutama di jalur Sidoarjo–Gresik–Surabaya, agar distribusi pangan, obat-obatan, dan BBM tidak terganggu.
Dalam jangka menengah, yakni satu hingga empat minggu ke depan, Kadin mendorong percepatan perbaikan fasilitas publik yang rusak sekaligus memberikan insentif bisnis, seperti relaksasi retribusi daerah dan percepatan izin operasional sementara. Upaya ini diyakini dapat memulihkan permintaan domestik, khususnya bagi UMKM yang terdampak.
Sementara itu, dalam jangka panjang, yakni satu hingga tiga bulan, Kadin menekankan pentingnya penyusunan SOP kontinjensi untuk sektor ritel dan logistik.
Standar ini mencakup penyediaan jalur distribusi alternatif, pembangunan gudang satelit, penguatan sistem keamanan toko dan pusat perbelanjaan, pemasangan CCTV redundan, penyediaan panic button, hingga penetapan protokol evakuasi yang jelas.
Selain itu, Kadin juga meminta pelaku usaha menyesuaikan jam operasional, memanfaatkan kanal digital untuk menjaga kelancaran transaksi, serta menerapkan skema kerja dari rumah (WFH) secara selektif untuk meminimalisasi risiko saat situasi darurat.
Kadin Jatim menekankan pentingnya dialog berkelanjutan antara pengusaha, buruh, mahasiswa, dan pemerintah daerah untuk meredakan ketegangan sosial sekaligus memperkuat kepercayaan publik.
“Pemulihan ekonomi akan lebih cepat jika konsumsi kembali normal, lapangan kerja terjaga, dan investasi aman. Aspirasi masyarakat harus tersalurkan tanpa mengorbankan keselamatan publik dan keberlangsungan usaha,” pungkas Adik.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
