SURABAYA, 27 Agustus 2025 — VNNMedia – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, menegaskan bahwa tidak ada praktik pungutan liar (pungli) di sekolah-sekolah negeri tingkat SMA, SMK, dan SLB yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Pernyataan ini disampaikan Aries sebagai respons atas isu yang berkembang. “Kami tegaskan, tidak ada pungli di sekolah-sekolah negeri yang ada di Jawa Timur,” ujar Aries.
Aries menjelaskan bahwa seluruh pembiayaan operasional dan kegiatan pendidikan di sekolah negeri dibahas secara terbuka antara pihak sekolah dan komite sekolah, mengacu pada dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
Menurutnya, RKAS menjadi instrumen transparansi yang memastikan setiap penggunaan anggaran mengikuti regulasi, mengedepankan musyawarah, dan menjunjung akuntabilitas publik.
“RKAS adalah acuan utama dalam penyusunan anggaran, sehingga penggunaan dana benar-benar tepat sasaran dan sesuai ketentuan,” tambah Aries.
Aries memaparkan bahwa seluruh sekolah negeri di Jawa Timur memperoleh dukungan anggaran dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).
Jika dana tersebut belum mencukupi, sekolah dapat menggalang partisipasi masyarakat melalui sumbangan sukarela yang dilakukan secara transparan dan berdasarkan musyawarah.
“Semua sumbangan dari masyarakat bersifat sukarela, tidak mengikat, dan tidak ada pemaksaan,”
tegas Aries.
Setiap keputusan mengenai sumbangan wajib melalui rapat bersama dan dituangkan dalam berita acara yang disepakati seluruh pihak.
Lebih lanjut, Aries menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menugaskan Dinas Pendidikan untuk memastikan pengelolaan administrasi sekolah dilakukan dengan baik dan profesional.
Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran besar yang dialokasikan pemerintah, termasuk untuk gaji guru, tunjangan, serta peningkatan sarana dan prasarana sekolah.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
