SURABAYA, 8 April 2026 – VNNMedia – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kemarau panjang 2026 melalui rapat koordinasi penanganan dampak hidrometeorologi yang digelar di Surabaya.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya mitigasi dini untuk menekan risiko kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Khofifah, kesiapsiagaan harus dilakukan sejak awal dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga lembaga teknis terkait.
“Potensi kemarau panjang harus diantisipasi bersama. Kita tidak bisa menunggu sampai bencana terjadi,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau di Jawa Timur diperkirakan mulai Mei 2026 di sebagian besar wilayah dan mencapai puncak pada Agustus. Bahkan, durasi kemarau diprediksi berlangsung hingga 220–240 hari di beberapa zona musim.
Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, sekaligus memperbesar ancaman kebakaran hutan dan lahan akibat vegetasi yang mengering.
Khofifah menekankan bahwa kekeringan memiliki efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari lingkungan hingga ekonomi masyarakat.
Selain aspek kebencanaan, kemarau panjang juga menjadi tantangan besar bagi sektor pertanian dan ketahanan pangan di Jawa Timur. Lahan pertanian, khususnya sawah tadah hujan, dinilai sangat rentan terhadap perubahan cuaca ekstrem.
Pada awal kemarau, lebih dari separuh lahan diperkirakan mulai terdampak. Angka tersebut bahkan bisa meningkat signifikan saat puncak kemarau, mencapai ratusan ribu hektare.
Padahal, Jawa Timur memiliki lebih dari 1,2 juta hektare lahan baku sawah yang menjadi tulang punggung produksi pangan nasional.
Meski menghadapi tantangan tersebut, Pemprov Jatim tetap menargetkan luas tambah tanam padi mencapai lebih dari 2,42 juta hektare sepanjang 2026. Sejumlah daerah seperti Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Banyuwangi, dan Jember menjadi fokus peningkatan produksi.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, Pemprov Jatim menyiapkan strategi komprehensif berbasis kolaborasi lintas sektor. Penanganan karhutla dilakukan melalui sistem peringatan dini, respon cepat di lapangan, hingga pemulihan pascabencana yang disertai penegakan hukum.
Sementara itu, mitigasi kekeringan difokuskan pada penguatan pengelolaan sumber daya air. Upaya ini meliputi optimalisasi waduk dan embung, distribusi air bersih ke wilayah terdampak, pembangunan sumur bor, serta dukungan pompanisasi untuk menjaga produktivitas pertanian.
Khofifah juga menekankan pentingnya pemetaan wilayah rawan serta penyusunan rencana aksi oleh pemerintah kabupaten/kota agar respons terhadap potensi bencana lebih cepat dan tepat sasaran.
Data Pemprov Jatim menunjukkan bahwa mayoritas bencana dalam beberapa tahun terakhir didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Bahkan, hingga Maret 2026 saja telah terjadi lebih dari seratus kejadian bencana, dengan angin kencang dan banjir sebagai yang paling dominan.
Menurut Khofifah, tren ini menjadi sinyal kuat bahwa dampak perubahan iklim sudah nyata dan harus direspons secara serius dengan kebijakan berbasis data.
Selain peran pemerintah, Khofifah juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan bencana. Ia mengingatkan agar tidak melakukan pembakaran lahan atau sampah serta lebih bijak dalam penggunaan air.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Raditya Jati, mengapresiasi kesiapan Jawa Timur dalam pengelolaan risiko bencana. Ia menyebut Jatim sebagai salah satu daerah yang telah memiliki perencanaan penanggulangan bencana yang terintegrasi.
Menurutnya, keberhasilan penanganan erupsi Semeru tanpa korban jiwa menjadi bukti bahwa mitigasi yang baik mampu menekan dampak bencana. “Ini contoh bahwa bencana bisa dikelola dengan baik jika mitigasi dilakukan secara serius,” ujarnya.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
