SURABAYA, 15 AGUSTUS 2025 – VNNMedia – Jawa Timur semakin menunjukkan perannya sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Hal ini tercermin dari realisasi penerimaan negara di provinsi tersebut yang mencapai Rp118,42 triliun pada semester I tahun 2025.
Capaian ini terutama ditopang oleh sektor industri pengolahan yang menjadi sumber penerimaan terbesar.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II DJPb Provinsi Jawa Timur, Rabindhra Aldy, menjelaskan bahwa total penerimaan tersebut terdiri dari pendapatan pajak sebesar Rp44,27 triliun, penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp66,33 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp4,07 triliun.
“Sektor industri pengolahan tercatat sebagai penyumbang terbesar pendapatan pajak, yakni sebesar Rp34,06 triliun dari total pendapatan bruto sebesar Rp56,36 triliun,” ujarnya dalam media briefing di Surabaya, Kamis (14/8/2025). Sementara itu, sektor perdagangan menempati posisi kedua dengan kontribusi sebesar Rp10,76 triliun.
Meski secara umum kinerja penerimaan cukup solid, terdapat kontraksi pada beberapa sektor lainnya, yang sebagian besar disebabkan oleh kebijakan relaksasi PPN serta pemusatan administrasi wajib pajak.
Di bidang kepabeanan, penerimaan dari cukai menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,19 persen dibanding tahun sebelumnya. Penerimaan dari bea keluar mencatat kinerja luar biasa dengan angka Rp311,73 miliar atau mencapai 469 persen dari target. Lonjakan ini terutama dipicu oleh tingginya harga dan volume ekspor Crude Palm Oil (CPO), serta stabilnya harga komoditas kakao.
Di sisi belanja, realisasi belanja negara di Jawa Timur mencapai Rp60,09 triliun atau 47,28 persen dari total pagu anggaran. Angka ini terdiri dari belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp18,39 triliun, serta transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp41,71 triliun.
Pemerintah pusat melalui APBN memberikan dukungan kuat terhadap pengembangan infrastruktur dan program strategis Provinsi Jawa Timur, sejalan dengan visi “Gerbang Baru Nusantara”.
Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah alokasi anggaran sebesar Rp200 miliar untuk pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak dan Bandara Juanda. Selain itu, proyek pembangunan jalan sepanjang 28 kilometer mendapat pendanaan sebesar Rp1,07 triliun.
Pemerintah juga mengalokasikan Rp14 miliar untuk pembangunan kantor otoritas bandara dan stasiun di tiga titik lokasi.
DJPb Jawa Timur turut mengawasi pelaksanaan program prioritas nasional, termasuk program makan siang gratis. Hingga pertengahan tahun ini, telah terbentuk 133 satuan kerja pengguna anggaran (satker) yang melayani sekitar 420.500 penerima manfaat.
Jumlah ini masih jauh dari target nasional sebanyak 8,18 juta penerima, namun diharapkan terus meningkat seiring percepatan implementasi di daerah.
Sementara itu, dalam upaya menekan peredaran rokok ilegal tanpa cukai, Bea Cukai telah melakukan berbagai langkah strategis. Langkah-langkah tersebut meliputi kegiatan edukasi kepada masyarakat, pengawasan secara intensif, pembentukan satuan tugas (Satgas), serta menjalin kerja sama erat dengan pemerintah daerah setempat.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
