SURABAYA, 4 SEPTEMBER 2025 – VNNMedia – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur mencatat deflasi sebesar 0,10 persen (month-to-month/m-to-m) pada Agustus 2025.
Penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,76 pada Juli menjadi 108,65 pada Agustus ini terjadi terutama akibat melimpahnya pasokan komoditas hortikultura dan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), bukan karena melemahnya daya beli masyarakat.
“Deflasi pada Agustus lebih disebabkan faktor supply side. Panen sejumlah komoditas horti dan kebijakan pemerintah menurunkan harga BBM membuat inflasi terkoreksi menjadi deflasi,” jelas Kepala BPS Jawa Timur, Zulkipli.
BPS mencatat deflasi Agustus 2025 lebih dalam dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 0,07 persen. Secara tahunan, inflasi year-on-year (y-o-y) Jawa Timur tercatat 2,17 persen, sementara secara kumulatif year-to-date (y-t-d) inflasi mencapai 1,44 persen.
Deflasi Agustus terjadi merata di seluruh kabupaten/kota IHK di Jawa Timur. Deflasi terdalam tercatat di Kabupaten Bojonegoro sebesar 0,23 persen, sedangkan deflasi terendah terjadi di Jember dengan 0,04 persen. Secara nasional, 27 provinsi termasuk Jawa Timur mencatat deflasi pada periode yang sama.
Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang deflasi bulanan terbesar dengan penurunan 0,59 persen dan andil negatif 0,17 persen. Beberapa komoditas utama yang berkontribusi terhadap deflasi antara lain Cabai rawit, tomat, telur ayam ras, bensin dan Bawang putih.
Di sisi lain, kelompok pengeluaran yang masih mencatat inflasi tertinggi adalah pendidikan dengan kenaikan 0,49 persen (andil 0,04 persen), disusul perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,35 persen, andil 0,02 persen), serta perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,06 persen, andil 0,01 persen).
Sementara itu, sejumlah komoditas yang justru memberikan andil inflasi di antaranya beras, daging ayam ras, biaya perguruan tinggi, bawang merah, emas perhiasan, dan ketimun.
BPS menegaskan, meskipun deflasi mengindikasikan penurunan harga, pemerintah tetap perlu mengantisipasi dampaknya terhadap kesejahteraan petani dan produsen lokal. Zulkipli menekankan perlunya kebijakan komprehensif yang menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pendapatan petani di tengah fluktuasi pasokan dan permintaan.
“Deflasi ini memang memberikan ruang bagi konsumen, tetapi pemerintah perlu memastikan harga di tingkat petani tetap menguntungkan agar roda perekonomian daerah tetap bergerak,” pungkas Zulkipli.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
