IHSG Cetak Rekor, Pemerintah Optimistis Ekonomi 2025 Tumbuh 5,2 Persen

JAKARTA, 15 DESEMBER 2025 – VNNMedia — Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025), dengan agenda utama evaluasi kinerja perekonomian nasional menjelang akhir tahun.

Pemerintah menyatakan kondisi ekonomi Indonesia hingga penghujung 2025 tetap stabil dan berada di jalur target pertumbuhan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan, indikator makro ekonomi nasional menunjukkan tren positif. Indeks harga saham gabungan (IHSG) mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa dan naik sekitar 20 persen sejak awal tahun, menjadikannya salah satu yang terbaik di kawasan Asia.

Selain pasar modal, kinerja eksternal ekonomi juga dinilai solid. Neraca perdagangan dan transaksi berjalan masih mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa tetap berada pada level tinggi.

Di sisi domestik, pertumbuhan kredit perbankan terjaga di angka 7,36 persen, didukung likuiditas yang kuat.

Airlangga menyebut, stimulus likuiditas yang digelontorkan pemerintah turut memperkuat prospek ekonomi ke depan. Uang primer tumbuh 13,3 persen atau mencapai Rp2.136 triliun, yang diproyeksikan memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada 2026.

Berdasarkan capaian tersebut, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi nasional 2025 sebesar 5,2 persen dapat tercapai, dengan laju pertumbuhan pada kuartal IV diperkirakan menembus di atas 5,4 persen.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan, pemerintah mendorong konsumsi masyarakat melalui program belanja Natal dan Tahun Baru (Nataru), baik di sektor ritel maupun perdagangan daring. Sektor pariwisata juga digerakkan melalui penyelenggaraan 37 agenda nasional sepanjang Desember guna meningkatkan mobilitas masyarakat.

“Dalam mendukung kelancaran aktivitas selama libur akhir tahun, kami mengusulkan kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema work from anywhere,” tuturnya.

Di sisi kesejahteraan, pemerintah memperkuat kebijakan ekonomi keluarga dengan mengubah Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan.

Capaian inklusi keuangan nasional saat ini tercatat 92,7 persen, sementara literasi keuangan mencapai 66,4 persen, melampaui rata-rata negara OECD.

Foto : BPMI Setpres

Baca Berita Menarik Lainnya di Google News