JAKARTA, 12 MARET 2026 – VNNMedia – Lonjakan harga minyak mentah dunia yang sempat menembus level USD100 per barel di tengah konflik geopolitik Timur Tengah dinilai belum menggoyahkan stabilitas fiskal Indonesia. Pemerintah memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 masih memiliki ruang yang cukup untuk meredam dampak gejolak energi global.
Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kinerja APBN saat ini tetap solid dan berfungsi sebagai shock absorber bagi perekonomian nasional di tengah volatilitas pasar keuangan dan komoditas energi global.
Dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Rabu (11/3/2026),
Purbaya menjelaskan bahwa rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) hingga Maret 2026 masih berada di kisaran USD68 per barel. Angka tersebut masih di bawah asumsi harga minyak dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar USD70 per barel.
“Sejauh ini masih terdapat ruang fiskal untuk mengantisipasi risiko kenaikan harga minyak dalam pelaksanaan APBN 2026,” ujar Purbaya.
Menurutnya, meskipun harga minyak global bergejolak, posisi fiskal Indonesia tetap berada dalam kondisi kuat sehingga pemerintah masih memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan kebijakan apabila tekanan eksternal meningkat.
Selain faktor fiskal, pemerintah juga melihat sejumlah indikator ekonomi domestik yang menunjukkan tren positif. Indeks Manufaktur atau Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia pada Februari 2026 tercatat mencapai 53,8, level tertinggi dalam dua tahun terakhir.
Capaian tersebut bahkan menempatkan Indonesia di atas sejumlah negara besar seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Australia. “Ekonomi kita sedang berada dalam fase ekspansi yang kuat. Karena itu masyarakat tidak perlu khawatir terhadap dampak gejolak global,” kata Purbaya.
Dari sisi konsumsi domestik, indikator daya beli juga menunjukkan penguatan. Mandiri Spending Index tercatat meningkat hingga 360,7 poin pada Februari, sementara penjualan mobil tumbuh dua digit sekitar 12 persen.
Purbaya juga menepis anggapan bahwa daya beli masyarakat melemah. Hal itu terlihat dari Indeks Keyakinan Konsumen yang masih bertahan di atas level 100, mencerminkan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
Sementara itu, inflasi tahunan pada Februari 2026 tercatat 4,76 persen. Namun menurut pemerintah, kenaikan tersebut lebih dipengaruhi faktor sementara berupa efek basis rendah akibat diskon listrik pada tahun sebelumnya.
Jika faktor tersebut dikeluarkan dari perhitungan, inflasi diperkirakan hanya sekitar 2,59 persen, masih berada dalam rentang target yang ditetapkan pemerintah.
Pemerintah juga menyoroti keberhasilan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dengan Bank Indonesia. Penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dinilai berhasil menjaga likuiditas perbankan sehingga suku bunga kredit turun menjadi 8,8 persen pada Januari 2026.
Dari sisi realisasi APBN, hingga akhir Februari 2026 pendapatan negara mencapai Rp358 triliun atau sekitar 11,4 persen dari target, tumbuh 12,8 persen secara tahunan. Penerimaan pajak bahkan melonjak 30,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu, belanja negara tercatat sebesar Rp493,8 triliun atau sekitar 12,8 persen dari pagu APBN, meningkat 41,9 persen secara tahunan. Pemerintah mempercepat belanja sejak awal tahun sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN tercatat sebesar Rp135,7 triliun atau sekitar 0,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang masih berada dalam batas aman.
“Secara keseluruhan, kombinasi pendapatan negara yang tumbuh positif, belanja yang dipercepat, serta defisit yang tetap terkendali menunjukkan APBN tetap berfungsi optimal sebagai instrumen stabilisasi sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Purbaya.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
