JEMBER, 13 April 2026 – VNNMedia – Kecenderungan sebagian kepala daerah dalam menanggulangi kemiskinan dinilai masih berorientasi jangka pendek melalui program-program instan yang lebih menitikberatkan pada penurunan angka statistik. Pendekatan ini dinilai belum mampu menyentuh akar persoalan kemiskinan secara struktural dan berkelanjutan.
Pandangan tersebut disampaikan Guru Besar Ekonomi Universitas Jember (UNEJ), Prof. Dr. Ahmad Zainuri, S.E., M.Si., dalam forum Kompas.com Talks bertajuk “Wajah Kemiskinan Ekstrem di Lahan Produktif: Siapa Bertanggung Jawab?” yang digelar di Gedung Soedjarwo Lantai 5, Senin (13/4).
Dalam paparannya, prof. Zainuri menyoroti tantangan dalam sistem evaluasi kinerja pemerintah daerah yang cenderung berfokus pada capaian jangka pendek. Ia mencontohkan program pemberdayaan ekonomi berbasis komoditas kopi di kawasan pinggiran hutan yang membutuhkan waktu hingga tujuh tahun untuk menghasilkan nilai ekonomi. Namun, karena tidak menunjukkan hasil dalam waktu singkat, program semacam ini kerap dinilai kurang berhasil.
Kondisi tersebut, menurutnya, mendorong pemerintah lebih memilih program bantuan langsung yang berdampak cepat terhadap penurunan angka kemiskinan, meskipun tidak menyentuh perbaikan struktur ekonomi masyarakat.
“Kalau tidak ada terobosan, hampir semua kepala daerah akan terjebak pada program-program yang sifatnya instan. Program-program ini populer karena mampu menurunkan angka kemiskinan dalam waktu singkat, namun belum tentu menyelesaikan persoalan secara mendasar,” jelasnya.
Sebagai solusi, Prof. Zainuri menawarkan pendekatan baru melalui penerapan indikator penilaian berbasis proses (process-based evaluation). Dalam skema ini, keberhasilan program tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari tahapan perkembangan yang dicapai selama pelaksanaan program.
“Misalnya pada sektor pertanian, pertumbuhan tanaman dan tingkat kesuburannya dapat menjadi indikator penilaian. Dengan demikian, program jangka panjang tetap dapat terukur progresnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, pendekatan ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan program-program strategis seperti perhutanan sosial, contract farming, dan penguatan koperasi desa, agar tidak terhenti akibat perubahan kebijakan atau tuntutan capaian jangka pendek.
Menutup pemaparannya, Prof. Zainuri menegaskan bahwa kemiskinan struktural bukanlah kondisi yang tidak dapat diubah, melainkan tantangan yang memerlukan upaya bersama dan kolaborasi lintas sektor.
“Kemiskinan tidak bisa dilihat sebagai sebuah takdir semata. Diperlukan ikhtiar bersama dan kolaborasi yang kuat agar masyarakat yang berada di lapisan paling bawah dapat terangkat kesejahteraannya secara berkelanjutan,” pungkasnya.
