JAKARTA, 3 April 2026 – VNNMedia – Pemerintah bergerak cepat merespons gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Presiden Prabowo Subianto langsung menginstruksikan percepatan penanganan darurat dengan fokus pada pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban.
Arahan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno secara hybrid.
Pratikno menegaskan bahwa kecepatan dan ketepatan menjadi kunci utama dalam penanganan fase awal bencana. Selain itu, pendataan korban dan dampak kerusakan juga harus dilakukan secara akurat agar bantuan dapat disalurkan secara efektif.
“Pelayanan harus cepat dan penyelamatan masyarakat menjadi prioritas utama sesuai arahan Presiden,” ujarnya.
Pemerintah memastikan dukungan anggaran melalui Dana Siap Pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dapat segera digunakan untuk mempercepat penanganan di lapangan.
Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan, Presiden telah menerima laporan sejak awal kejadian dan langsung memerintahkan BNPB, BMKG, serta Basarnas untuk bergerak cepat membantu masyarakat terdampak.
“Sejak pagi kami sudah diperintahkan untuk segera berangkat ke lokasi bencana dan memastikan penanganan darurat berjalan secepat mungkin,” kata Suharyanto.
BNPB juga menginstruksikan seluruh unsur di daerah, mulai dari BPBD, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah untuk berkolaborasi mengaktifkan posko tanggap darurat di setiap kabupaten dan kota terdampak.
Melalui posko tersebut, pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat seperti logistik makanan, pakaian, air bersih, dan layanan kesehatan dapat terpenuhi secara optimal.
Selain itu, pemerintah daerah diminta segera melakukan pendataan dan verifikasi kerusakan, termasuk rumah warga, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur publik lainnya.
Tidak hanya fokus pada penanganan darurat, Pratikno juga menekankan pentingnya penguatan sistem manajemen bencana ke depan.
Langkah tersebut mencakup evaluasi kelembagaan, peningkatan kesiapan peralatan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta edukasi kebencanaan kepada masyarakat melalui berbagai kanal seperti sekolah, desa, dan lembaga keagamaan.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat ketangguhan masyarakat, infrastruktur, dan kelembagaan dalam menghadapi bencana di masa depan,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri sejumlah pejabat terkait, termasuk Kepala BNPB, BMKG, Basarnas, serta kepala daerah dari wilayah terdampak. Pemerintah pun mengapresiasi kerja cepat seluruh pihak, mulai dari aparat hingga masyarakat, dalam penanganan awal bencana.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
