TANGERANG, 4 APRIL 2026 – VNNMedia – Pemerintah memulai langkah strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi haji dan umrah melalui pengiriman perdana bumbu pasta dan makanan siap saji (ready to eat/RTE) untuk kebutuhan jamaah haji 2026.
Program ini menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi haji dan umrah yang selama ini didominasi layanan luar negeri. Dengan jumlah lebih dari 200 ribu jamaah haji dan sekitar 2 juta jamaah umrah setiap tahun, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk mengambil peran dalam rantai nilai ekonomi tersebut.
Langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menekan arus keluar devisa (cash outflow) sekaligus meningkatkan devisa masuk (cash inflow) melalui penguatan layanan berbasis nasional.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, mengatakan pengiriman logistik haji tahun ini merupakan tahap awal dari integrasi ekosistem ekonomi haji dan umrah.
“Ini baru langkah awal. Ke depan akan dikembangkan berbagai kolaborasi, termasuk pengiriman oleh-oleh haji dan umrah serta kebutuhan konsumsi jamaah sepanjang tahun,” ujarnya dalam acara pelepasan ekspor di Tangerang, Kamis (2/4/2026).
Pada tahap pertama, sebanyak 100 ton bumbu pasta dan makanan RTE dikirim secara bertahap mulai 2 hingga 6 April 2026. Selanjutnya, tahap kedua direncanakan mengirimkan 130 ton produk serupa pada 17–29 April 2026.
Untuk mendukung distribusi, pemerintah mendorong sinergi BUMN antara PT Garuda Indonesia dan PT Pos Indonesia agar proses logistik berjalan efisien dan kompetitif.
Penggunaan produk dalam negeri, khususnya makanan bercita rasa nusantara, diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan bagi jamaah, tetapi juga memperkuat perputaran ekonomi di dalam negeri.
Berdasarkan data neraca pembayaran Indonesia, defisit neraca jasa pada 2025 mencapai USD19,8 miliar, dengan sektor transportasi sebagai penyumbang terbesar. Sebagian defisit tersebut berasal dari pengeluaran jamaah untuk layanan luar negeri, termasuk logistik dan konsumsi.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Jaenal Effendi, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan BUMN untuk membangun ekosistem yang terintegrasi.
“Ekosistem haji dan umrah harus memberi manfaat tidak hanya bagi jamaah, tetapi juga bagi perekonomian nasional melalui efek berganda,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Staf Ahli Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, yang menilai penguatan ekosistem ini menjadi langkah penting untuk menciptakan nilai tambah ekonomi.
Ia menegaskan, ke depan pengelolaan haji dan umrah tidak hanya dipandang dari sisi ibadah, tetapi juga sebagai peluang ekonomi strategis yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Dengan sinergi antar pemangku kepentingan, pemerintah optimistis penguatan ekosistem logistik haji dan umrah dapat menekan defisit neraca jasa sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
