Jakarta, Senin 25 Agustus 2025-VNNMedia- Pakar ekonomi Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, meminta pemerintah untuk mengkaji ulang pengembangan Ibu Kota Negara (IKN)
Wijayanto menekankan pada kesanggupan fiskal negara serta ketidakpastian ekonomi membuat IKN saat ini tidak lagi menjadi prioritas pembangunan nasional. Selain itu, minimnya investor yang berminat untuk berinvestasi di IKN, membuat pemerintah tidak bisa sepenuhnya bergantung pada modal swasta
‘Fakta juga menunjukkan bahwa tidak banyak investor berminat dan saat ini kita tidak mempunyai kemampuan fiskal untuk mewujudkannya. Apalagi situasi ekonomi belum tentu akan membaik di tahun-tahun mendatang,” tegasnya
Untuk itulah Wijayanto berharap pemerintah dapat meninjau kembali rencana melanjutkan pembangunan IKN. Kehadiran IKN dikatakan oleh Wijayanto, malah dapat mempersulit koordinasi antar pemerintahan dan mengerek biaya operasional
Jika tujuannya untuk pemerataan, seperti yang katakan oleh Wapres Gibran, Wijayanto mempunyai pendapat lain. “Jika targetnya untuk pemerataan pembangunan, yang dipindah bukan ibu kota, tetapi seharusnya adalah hub-hub ekonomi nasional termasuk KEK, pusat industri, serta kantor pusat BUMN,” pungkasnya
Sebagaimana diketahui, Wapres Gibran menegaskan bahwa pembangunan IKN akan tetap berlanjut hingga selesai. Menurut Gibran IKN Merupakan simbol pemerataan pembangunan agar tidak ‘Jawa Sentris’
baca juga: Sebut IKN Simbol Pemerataan Pembangunan, Wapres Gibran: Tidak Jawa Sentris
Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2026 pada 15 Agustus, menjelaskan bahwa alokasi dana OIKN untuk tahun depan adalah Rp6,3 triliun, dimana besaran tersebut difokuskan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)
sumber: Bisnis.com
Baca Berita Menarik Lainnya Di Google News
