SURABAYA, 3 September 2025 – VNNMedia – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur resmi mencoret anggaran perjalanan dinas luar negeri senilai hampir Rp19 miliar dari Perubahan APBD (P-APBD) 2025. Langkah ini sebagai respons atas moratorium kunjungan luar negeri bagi pejabat negara yang diberlakukan oleh Presiden RI.
Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf, menegaskan bahwa keputusan tersebut adalah bentuk kepatuhan terhadap arahan pusat sekaligus komitmen DPRD untuk mengalihkan dana publik ke sektor yang lebih bermanfaat langsung bagi masyarakat.
“Dengan moratorium dari presiden, kami putuskan untuk membatalkan seluruh kegiatan luar negeri baik di eksekutif maupun legislatif. Anggarannya kita alihkan ke program kemasyarakatan,” ujar Musyafak di Gedung DPRD Jatim, Rabu (3/9/2025).
Penghapusan anggaran ini menjadi bagian dari efisiensi belanja daerah sekaligus upaya memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat. Dana hasil realokasi ini akan dimanfaatkan untuk penambahan beasiswa bagi keluarga miskin, apresiasi seniman, pelatihan koperasi desa Merah Putih, serta penyelenggaraan pasar murah.
Menurut anggota Badan Anggaran DPRD Jatim, Yordan M Batara Goa, program-program tersebut dinilai lebih tepat sasaran dan berperan dalam menekan inflasi.
“Langkah ini bukan hanya tepat sasaran, tapi juga jadi solusi strategis mencegah inflasi di tengah tekanan ekonomi,” jelas Yordan.
Sebagai penutup, Musyafak mengimbau para anggota dewan untuk menahan diri dari gaya hidup mewah dan tidak memicu kecemburuan sosial melalui perilaku pamer (flexing), mengingat situasi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
