Jakarta –
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bertemu dengan Deputi Menteri Ketenagakerjaan dan Pengentasan Kemiskinan Uzbekistan Turdiboeva Rano Escovna, yang juga menangani pelayanan publik di negara tersebut. Pertemuan tersebut dilakukan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan dan Pengentasan Kemiskinan, Tashkent, pada Kamis (12/10).
“Pertemuan berjalan produktif. Pemerintah Uzbekistan menyambut delegasi Kementerian PANRB dengan antusias. Kita membahas berbagai hal strategis, terutama untuk meningkatkan pelayanan publik serta saling berbagi pengalaman best practices,” ujar Anas.
Menteri Anas juga mengunjungi Davlat Xizmatlari Markazi, yang merupakan pusat pelayanan publik di Uzbekistan. Di dalam pusat pelayanan terpadu dengan konsep seperti Mal Pelayanan Publik (MPP) ini, Menteri Anas melihat implementasi pelayanan publik yang diterapkan oleh Pemerintah Uzbekistan.
“Kami di Indonesia telah mengembangkan MPP yang kini ada di 152 kabupaten/kota. Di masing-masing MPP, setiap pekan melayani ribuan orang. Sampai akhir 2023, Indonesia akan memiliki sedikitnya 200 MPP,” ujar Menteri Anas.
Pertemuan turut membahas program pengentasan kemiskinan, dan Menteri Anas pun memaparkan berbagai progres di Indonesia. “Presiden Joko Widodo terus mengakselerasi pengentasan kemiskinan dengan bertumpu pada penguatan UMKM, investasi yang inklusif, dan reformasi struktural yang mendorong transformasi ekonomi Indonesia ke arah digitalisasi dan hilirisasi,” ujarnya.
Menteri Anas juga menjabarkan terkait dengan reformasi birokrasi tematik, yang merupakan program akselerasi agar kinerja birokrasi di seluruh Indonesia memberikan dampak optimal ke masyarakat. Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu fokus reformasi birokrasi tematik. Sehingga ketika pengentasan kemiskinan di sebuah daerah tidak akseleratif, atau bahkan meningkat, maka indeks reformasi birokrasinya bisa diturunkan.
“Dan ini akan memengaruhi insentif daerah, termasuk tunjangan yang diterima ASN,” papar mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu.
Uzbekistan sendiri memiliki pengalaman pengentasan kemiskinan yang unik. Negara Asia Tengah yang berpenduduk sekitar 36 juta jiwa tersebut menggabungkan program proteksi sosial dan penciptaan pengusaha baru untuk menekan angka kemiskinan. Uzbekistan memiliki agenda Strategi Pembangunan Uzbekistan Baru, dengan target mampu menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas pada 2030.
Dalam kesempatan berbicara di depan para pejabat pemerintahan Uzbekistan, Menteri Anas juga menyampaikan berbagai perkembangan kemajuan Indonesia, seperti perekonomian yang tumbuh konsisten ditengah situasi global yang serba tak menentu, program hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, peluncuran kereta cepat pertama Asia Tenggara di Indonesia, serta posisi penting Indonesia di jajaran negara anggota G-20.
Disampaikan, Indonesia kini disegani di dunia internasional, diletakkan di posisi terhormat dalam pergaulan dunia. “Progresivitas kemajuan Indonesia, termasuk dari sisi ekonomi, dalam kebijakan Presiden Jokowi, tentunya diiringi keinginan berkolaborasi dengan semua negara untuk mewujudkan masa depan dunia yang lebih baik,” papar mantan Bupati Banyuwangi tersebut.
Tak lupa, Menteri Anas juga menyampaikan salam dari Presiden Jokowi kepada Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoev, melalui Deputi Menteri Ketenagakerjaan dan Pengentasan Kemiskinan Uzbekistan Turdiboeva Rano Escovna.
