JAKARTA, 25 FEBRUARI 2026 – VNNmedia – Akselerasi belanja negara pada awal 2026 ditopang kuat oleh percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga akhir Januari 2026, realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp227 triliun atau tumbuh signifikan 25,7 persen secara tahunan.
Program MBG menjadi salah satu penggerak utama lonjakan belanja pemerintah.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, dari total belanja negara tersebut, belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp131,9 triliun. Peningkatan belanja terutama terjadi pada pos belanja barang dan bantuan sosial, seiring percepatan pelaksanaan program prioritas nasional.
Salah satu yang paling menonjol adalah realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis yang telah mencapai Rp19,5 triliun hanya dalam satu bulan pertama 2026. Angka ini melonjak tajam dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang masih berada di kisaran Rp45 miliar.
“Per 21 Februari 2026, Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 60,24 juta penerima melalui 23.678 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Suahasil.
Selain MBG, realisasi bantuan sosial juga mengalami peningkatan signifikan. Hingga Januari 2026, bansos telah tersalurkan sebesar Rp9,5 triliun, lebih dari dua kali lipat dibandingkan Januari 2025 yang tercatat Rp4,1 triliun.
Lonjakan ini didorong oleh percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Triwulan I yang sudah dimulai sejak awal tahun.
Di sektor pendidikan, pemerintah tetap menempatkan anggaran sebagai prioritas utama. Realisasi belanja pendidikan mencapai Rp56,5 triliun dari total pagu Rp769,1 triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, tunjangan profesi guru dan dosen, serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Pemerintah juga menargetkan pembangunan 104 sekolah rakyat baru dan revitalisasi hampir 12.000 sekolah dengan anggaran Rp17,6 triliun sepanjang 2026.
Sementara itu, untuk mendukung ketahanan pangan dan konektivitas nasional, pemerintah mengalokasikan pagu infrastruktur sebesar Rp434,8 triliun pada 2026.
Fokus pembangunan diarahkan pada proyek strategis seperti bendungan, jaringan irigasi, cetak sawah, serta pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan.
Pemerintah juga telah menyalurkan Rp22,7 triliun kepada Perum Bulog hingga 31 Januari 2026 guna menjaga stabilitas harga dan stok beras melalui penyerapan gabah petani.
Di sisi lain, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga Januari 2026 mencapai Rp95,3 triliun. Pemerintah turut memberikan relaksasi penyaluran serta tambahan alokasi Rp10,65 triliun bagi daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang mulai dicairkan bertahap pada akhir Februari 2026.
Menurut Suahasil, percepatan belanja negara, khususnya melalui Program Makan Bergizi Gratis, mencerminkan arah kebijakan APBN yang semakin proaktif dan pro-rakyat sejak awal tahun anggaran.
“Percepatan belanja ini merupakan bentuk dukungan APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat secara langsung,” pungkasnya.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
