BANYUWANGI, 21 Juli 2025 — VNNMedia – Pemerintah resmi menunjuk Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah percontohan (piloting) untuk pelaksanaan program Bantuan Sosial (Bansos) berbasis digital.
Program ini merupakan inisiatif dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang bekerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga, sebagai bagian dari pengembangan portal Perlindungan Sosial (Parlinsos) yang adaptif.
Penunjukan ini diumumkan dalam rapat terbatas antara Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dan Tim Digitalisasi Bansos yang terdiri dari perwakilan lintas kementerian. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain , Cahyono Tri Birowo; Direktur Eksekutif DEN Tubagus Nugraha; Rahmat Danu Andika; serta tim teknis dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial.
Menurut Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kemenpan RB, Cahyono Tri Birowo, ada sejumlah indikator utama yang membuat Banyuwangi layak menjadi pilot project digitalisasi bansos.
“Banyuwangi memiliki rekam jejak yang kuat dalam transformasi digital pemerintahan, ditunjukkan dari indeks SPBE yang sangat baik serta komitmen kepala daerahnya yang tinggi terhadap pelayanan publik berbasis teknologi,” ujar Cahyono melalui laman resmi Pemkab Banyuwangi.
Ia menjelaskan, program digitalisasi bansos ini merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun Digital Public Infrastructure (DPI) yang solid. Melalui Parlinsos, masyarakat nantinya bisa mengakses layanan bansos secara mandiri, mulai dari proses pendaftaran, verifikasi data, hingga pemantauan penyaluran bantuan.
Data yang digunakan berasal dari berbagai kementerian dan lembaga, dengan pemanfaatan identitas kependudukan digital, data biometrik untuk autentikasi, serta platform pertukaran data (SPLP).
“Dengan sistem ini, bantuan akan lebih tepat sasaran karena proses seleksi dilakukan otomatis dan transparan. Warga bisa mengakses sistem secara langsung dan aman,” tambahnya.
Sementara itu, Principal Expert Government Technology dari DEN Rahmat Danu Andika dari DEN menambahkan bahwa tahun ini pemerintah akan mulai melakukan penargetan bansos berbasis Parlinsos. Sistem ini diharapkan mampu mencegah penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran.
“Kami berharap tidak ada lagi cerita bansos salah sasaran. Banyuwangi adalah tempat yang tepat untuk memulai model baru ini karena kepemimpinannya terbuka dan siap berinovasi,” jelas Rahmat.
Program digitalisasi bansos ini direncanakan mulai berjalan pada September 2025, dengan sasaran awal meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Jika berjalan lancar, cakupan program ini akan diperluas secara nasional.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani menyambut baik penunjukan tersebut dan menyatakan kesiapan Banyuwangi untuk mendukung penuh program unggulan yang digagas oleh Presiden Prabowo ini. “Kami siap berkolaborasi demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat,” tegas Ipuk.
Ia juga mengapresiasi inisiatif digitalisasi sebagai langkah maju dalam penyaluran bansos. Menurutnya, penerapan teknologi akan meningkatkan akurasi dan dampak nyata program bantuan.
“Dengan sistem yang lebih tepat sasaran, bantuan yang digulirkan pemerintah akan benar-benar memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” pungkasnya.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
