Aset Lahan KAI Diduduki Ormas, Menteri PKP Siap Turun Tangan

Jakarta, Kamis 09 April 2026-VNNMedia- Upaya pemerintah membangun banyak rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan memanfaatkan tanah milik BUMN, termasuk aset lahan PT Kereta API Indonesia (KAI), mendapat sejumlah tantangan di lapangan

Hal tersebut terungkap setelah pihak manajemen perusahaan perkeretaapian itu berkeluh kesah kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terkait sejumlah lahan milik KAI yang saat ini dalam penguasaan ormas tertentu

“Saya mau tanya Pak Dirut (Dirut KAI Bobby Rasyidin), jadi kendalanya apa kalau ini punya negara, punya kekuatan hukum tetap, problemnya apalagi pak?” tanya Menteri yang akrab dipanggil Ara itu, dikutip dari video yang diunggah di akun instagram miliknya

Menjawab pertanyaan Ara, Bobby mengaku bahwa pihaknya harus berhadapan dengan ormas ketika hendak memanfaatkan lahan-lahan yang secara hukum merupakan hak milik PT KAI. “Problemnya adalah ormas ini menempati pada saat ini secara ilegal. Sudah (legalitasnya),” ujar Bobby

“Terjamin ya (legalitas status tanah), ini berarti bicara keberanian kan. Bicara ketegasan, ya sudah kasih sama yang berani saja, masa negara kalah sama yang beginian,” kata Ara kemudian

Menteri dari Partai Gerindra itu berjanji akan segera menindaklanjuti laporan KAI tersebut. “Menurut saya harus ada revitalisasi aset, harus divisi secara hukumnya dan secara lahannya dikuasai oleh negara,” tegasnya. “Gunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia, negara tidak boleh kalah terhadap siapapun.”

Melansir Kompas.com, sebelumnya di Istana Negara, Ara mengungkap banyaknya lahan milik KAI dalam penguasaan pihak lain, seperti di Senen dan Tanah Abang, Jakarta pusat

“Banyak sekali tanah negara yang dikuasai oleh pihak lain. Dan kita akan kuasai kembali untuk kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan juga masyarakat yang menengah tanggung, Supaya kita bisa bersinergi dengan cepat,” tuturnya

“Kita menggunakan itu untuk kepentingan rakyat dan negara harus hadir. Kita mengurus negara ini harus punya nyali, ya, menegakkan kebenaran,” pungkasnya

Baca Berita Menarik Lainnya di Google News