SURABAYA, 19 FEBRUARI 2026 – VNNMedia – Sejarah sering kali berulang sebagai tragedi, karena peristiwa yang berisi pelajaran dan peringatan sering diabaikan.
Dalam kitab Pararaton yang disusun sekitar abad ke-16, terdapat sebuah kalimat miris dan getir: “Adaitilah sandyakalaning nagara Mojopahit, kang tinakonan ing wong tuwa, kang weruh ing kadaton, kang weruh ing pura, kang weruh ing jro dalem, kang weruh ing jaba dalem.”
Kalimat ini mencatat senjakala Majapahit, sebuah momen di mana otoritas moral dan struktur kekuasaan retak, meninggalkan tanya bagi mereka yang “melihat” baik dari dalam istana maupun dari luar tembok pura.
Majapahit sering dikaitkan dengan puncak kejayaan Nusantara, atau dimasa kini mungkin masih menjadi inspirasi semangat (gerakan) ‘Indonesia Raya’.
Ironisnya runtuhnya Majapahit bukan sekedar kalahnya sebuah kekuatan militer, melainkan sirnanya sebuah tatanan nilai atau “ideologi” yang menyatukan Nusantara.
Jika kita menarik garis lurus ke masa kini, kita sedang berada dalam sandyakala (senjakala) yang lebih masif.
Dunia pasca-PD-II yang awalnya dibangun di atas pilar-pilar ideologi besar seperti liberalisme, sosialisme, dan komunisme, kini tampak sedang menuju kebangkrutan maknanya sendiri.
Sekat-sekat filosofis itu mencair, menyisakan sebuah kekosongan yang kemudian diisi oleh satu-satunya “isme” yang paling primitif: “mazhab keserakahan”.
Apa yang bisa disaksikan di abad ke-21 adalah pengkhianatan terhadap cita-cita luhur kemanusiaan. Jika dahulu para leluhur dan pendiri bangsa bertarung demi kedaulatan gagasan, hari ini politik telah bergeser menjadi teknokrasi yang hambar.
Identitas ekonomi kini kabur; tidak ada lagi batas tegas antara pasar bebas dan kontrol negara karena keduanya sama-sama bermuara pada akumulasi modal tanpa batas.
Inilah “ideologi kerakusan” yang manifestasi tunggalnya adalah kekuasaan sebagai instrumen predator. Kekuasaan tidak lagi ditanyakan kepada “orang tua yang bijak” sebagaimana dalam Pararaton, melainkan kepada mereka yang menguasai algoritma, konsesi tambang, dan arus modal gelap.
Dalam mazhab keserakahan ini, instrumen kekuasaan bekerja dengan cara yang sangat mekanis: mematikan empati dan mengagungkan efisiensi. Segala sesuatu dikomodifikasi, bahkan napas kita pun sedang dihitung harganya.
Namun, di tengah kegelapan senjakala ideologi ini, muncul dua arus perlawanan yang mencoba menjadi “cahaya sisa” (sandyakala) kesadaran akan ‘ekologisme dan humanisme’.
Ekologisme muncul sebagai antitesis radikal terhadap kerakusan. Jika mazhab keserakahan menganggap bumi sebagai gudang logistik yang bisa dikuras habis, ekologisme mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa kearifan ekologis adalah tindakan bunuh diri kolektif.
Ini bukan sekedar kampanye hijau, melainkan upaya merebut kembali instrumen kekuasaan untuk menjaga rumah bumi yang satu-satunya ini. Ekologisme menuntut agar “pertumbuhan ekonomi” tidak lagi dijadikan berhala yang menuntut tumbal hutan dan lautan.
Sejalan dengan itu, ‘humanisme baru’ sedang berjuang di tengah belantara digital. Era dimana manusia hanya dianggap sebagai “data point” bagi kapitalisme pengawasan, justru humanisme hadir untuk menegaskan kembali martabat yang tidak bisa dikuantifikasi.
Humanisme menentang ideologi kerakusan yang mencoba mengontrol kehendak bebas melalui layar ponsel. Humanisme ini menuntut agar teknologi dan kekuasaan tunduk pada kesejahteraan manusia, bukan sebaliknya.
Namun, tantangannya tetap besar. Seringkali, ekologisme dan humanisme justru “dijinakkan” oleh instrumen kekuasaan. Bisa dilihat bagaimana narasi lingkungan hanya dijadikan ‘greenwashing’ oleh para oligarki, dan hak asasi manusia hanya diteriakkan jika menguntungkan secara politik.
Seperti yang tercatat dalam Pararaton tentang keruntuhan Majapahit, kehancuran dimulai dari dalam (jro dalem) ketika nilai-nilai luhur hanya menjadi hiasan bibir sementara praktik di lapangan adalah perebutan kursi.
Indonesia kita hari ini, dan dunia secara global, sedang berdiri di pintu gerbang senjakala yang sama.
Jika kita tetap membiarkan mazhab keserakahan menjadi satu-satunya kompas, maka kita sedang menuju titik di mana kekuasaan akan runtuh oleh bebannya sendiri.
Tanpa adanya re-ideologisasi yang menempatkan alam dan martabat manusia sebagai pusat, maka sejarah hanya akan mencatat kita sebagai peradaban yang bukan saja paling rakus, namun juga paling hampa.
Kita butuh kembali pada kearifan “wong tuwa” yang disebut dalam Pararaton -bukan dalam arti fisik, melainkan dalam kematangan jiwa untuk berkata “cukup”!.
Kekuasaan harus dikembalikan fungsinya sebagai pelindung kehidupan, bukan pelayan keserakahan. Jika tidak, kita hanya akan mewariskan sebuah dunia yang kaya secara materi di permukaan, namun bangkrut secara spiritual di dasarnya.
Kitab Pararaton mencatat runtuhnya sebuah kerajaan karena sengketa darah; sejarah masa depan akan mencatat runtuhnya kemanusiaan karena sengketa angka di atas kertas, sementara bumi di bawah kaki sudah lama mereka jual demi tiket ke ‘surga’ yang juga sedang mereka
privatisasi.
Peradaban tidak mati karena dibunuh; ia mati karena bunuh diri melalui kerakusan yang dianggap sebagai kemajuan.
Penulis : Hadipras
Pengamat Ekonomi – Politik, Ketua Dewan Pakar PWI Jatim
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
