JAKARTA, 15 FEBRUARI 2026 – VNMedia – Pemerintah menempatkan sektor kelautan sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional. Pada 2026, sebanyak 1.000 desa nelayan ditargetkan dibangun secara terintegrasi sebagai bagian dari program besar pengembangan 5.000 desa nelayan hingga 2029.
Komitmen tersebut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato dalam Indonesia Economic Outlook 2026 di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Presiden menilai, selama puluhan tahun nelayan kerap luput dari perhatian pembangunan, terutama terkait infrastruktur dasar dan akses ekonomi.
Menurut Presiden, berbagai persoalan klasik masih dihadapi nelayan, mulai dari keterbatasan pabrik es, cold storage, pasokan solar, hingga akses ke pasar. Kondisi tersebut, kata dia, menjadi alasan pemerintah melakukan perubahan menyeluruh melalui pembangunan desa nelayan modern.
Setiap desa nelayan dirancang dilengkapi fasilitas penunjang utama, seperti pabrik es, cold storage, dermaga, kapal, hingga kendaraan operasional. Infrastruktur tersebut disiapkan untuk memastikan distribusi hasil tangkapan berjalan efisien dan bernilai tambah.
Prabowo menegaskan, program ini tidak dijalankan sebagai bantuan gratis. “Seluruh pengelolaan desa nelayan akan berbasis koperasi, dengan skema pembiayaan yang tetap mengedepankan tanggung jawab usaha,” ujar presiden.
Para nelayan, lanjutnya, akan mengembalikan pembiayaan secara bertahap kepada perbankan dan pemerintah.
Meski demikian, pemerintah memberikan kelonggaran dalam jangka waktu pengembalian investasi agar tidak memberatkan nelayan. Skema cicilan disiapkan dengan tenor panjang, berkisar 10 hingga 12 tahun, sejalan dengan praktik pembiayaan di dunia usaha yang juga kerap mendapatkan restrukturisasi kredit.
Selain fokus pada desa nelayan, Presiden juga mendorong percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi desa.
Dalam waktu dekat, ratusan koperasi ditargetkan mulai beroperasi, dari total hampir 30 ribu koperasi dan gudang yang saat ini tengah dibentuk di berbagai daerah.
Setiap koperasi direncanakan memiliki fasilitas lengkap, mulai dari gudang, cold storage, gerai kebutuhan pokok, klinik desa, farmasi murah, hingga layanan pembiayaan mikro berbunga ringan.
Skema ini diharapkan mampu memangkas ketergantungan masyarakat terhadap praktik rentenir sekaligus memperkuat akses terhadap barang-barang bersubsidi.
Presiden menegaskan, seluruh program tersebut akan didukung oleh optimalisasi dana desa yang telah berjalan selama satu dekade terakhir. Ke depan, pemanfaatan dana desa diarahkan lebih terstruktur dan produktif agar memberikan dampak ekonomi yang nyata dan berkelanjutan.
Melalui pembangunan desa nelayan dan penguatan koperasi, Presiden Prabowo menegaskan visinya menjadikan sektor kelautan sebagai masa depan ekonomi Indonesia.
“Desa nelayan pun diharapkan tidak lagi berada di pinggiran pembangunan, melainkan tumbuh sebagai pusat ekonomi baru yang modern, mandiri, dan berdaya saing global,” pungkasnya.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
