SURABAYA, 10 FEBRUARI 2026 – VNNMedia – Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan daerah melalui penguatan sinergi dan kolaborasi lintas lembaga.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Media Briefing bertema “Sinergi dan Kolaborasi Melanjutkan Transformasi dan Menjaga Stabilitas Ekonomi Jawa Timur untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh dan Mandiri” yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Senin (9/2/2026).
Kegiatan ini bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, membuka kegiatan sekaligus menyampaikan paparan mengenai kinerja dan prospek ekonomi Jawa Timur. Ia menegaskan peran strategis Jawa Timur sebagai salah satu motor utama perekonomian nasional.
“Secara keseluruhan pada 2025, ekonomi Jawa Timur tumbuh sebesar 5,33 persen (year on year), meningkat dibandingkan 2024 yang tercatat 4,93 persen (yoy),” ujar Ibrahim.
Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi, serta aktivitas ekspor. Sementara dari sisi penawaran, akselerasi kinerja terjadi pada industri pengolahan, pertanian, serta sektor akomodasi dan makan minum.
Ibrahim juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh inflasi yang tetap terkendali. Pada Januari 2026, inflasi Jawa Timur tercatat 3,29 persen (yoy), masih berada dalam sasaran inflasi nasional.
“Inflasi yang terjaga ini merupakan hasil sinergi dan inovasi program Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam kerangka pengendalian inflasi 2025,” jelasnya.
Untuk tahun 2026, BI memprakirakan kinerja ekonomi Jawa Timur tetap solid di kisaran 4,9 hingga 5,7 persen (yoy), didukung kuatnya konsumsi, investasi, serta terjaganya permintaan eksternal.
Menurut Ibrahim, kuatnya perekonomian Jawa Timur sepanjang 2025 dan terjaganya stabilitas sistem keuangan menjadi fondasi penting bagi ketahanan ekonomi pada 2026.
“Dengan memperhatikan tantangan dan peluang ke depan, prospek ekonomi Jawa Timur 2026 diprakirakan tetap terjaga baik dengan inflasi yang terkendali dalam sasaran nasional,” tegas Ibrahim.
Sejalan dengan itu, Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen serta Layanan Manajemen Strategis OJK, Horas V.M. Tarhoran, menyampaikan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan di Jawa Timur dan nasional tetap terjaga hingga akhir 2025.
“Per Desember 2025, total penyaluran kredit perbankan mencapai Rp625,66 triliun atau tumbuh 1,90 persen (yoy), sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp817,59 triliun, tumbuh 3,50 persen (yoy),” paparnya.
Stabilitas perbankan juga tercermin dari rasio kredit bermasalah (NPL) yang terjaga di level 3,37 persen serta Capital Adequacy Ratio (CAR) yang kuat sebesar 31,38 persen. Ketahanan likuiditas perbankan tercatat solid dengan AL/DPK sebesar 26,74 persen dan AL/NCD sebesar 119,31 persen, jauh di atas ambang batas.
Horas menambahkan, kinerja positif perbankan sejalan dengan capaian sektor pasar modal, asuransi, penjaminan, dana pensiun, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Dari sisi fiskal, Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur, Saiful Islam, menyampaikan bahwa realisasi belanja APBN di Jawa Timur hingga Desember 2025 tumbuh kuat, terutama ditopang oleh Transfer ke Daerah (TKD).
“Belanja APBN berperan sebagai shock absorber melalui berbagai program strategis seperti Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta peningkatan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Saiful.
Ia menambahkan, kinerja belanja yang solid sejalan dengan realisasi penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta PNBP yang berhasil melampaui target hingga akhir 2025.
Sementara itu, Kepala LPS II Provinsi Jawa Timur, Bambang S. Hidayat, menegaskan peran LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui program penjaminan simpanan yang kredibel dan resolusi bank yang efektif.
“LPS menjamin penuh lebih dari 665 juta rekening simpanan nasabah di bank umum dan 15,7 juta rekening di BPR/BPRS, atau setara 99,97 persen dari total rekening,” jelas Bambang.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
