JAKARTA, 17 DESEMBER 2025 – VNNMedia – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa percepatan pembangunan Papua harus berjalan seiring dengan pengamanan kekayaan negara serta penguatan swasembada pangan hingga ke tingkat daerah.
Penegasan itu disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Kepala Negara menekankan bahwa pemerintah pusat terus bekerja secara serius untuk mengamankan seluruh aset dan kekayaan negara agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Presiden menegaskan tidak akan ragu mengambil langkah tegas demi memastikan kekayaan negara tidak disalahgunakan.
Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan sebagai fondasi utama kehidupan bangsa dan pilar transformasi nasional. Menurut Presiden, swasembada pangan tidak cukup hanya dibangun di tingkat nasional, tetapi harus diperkuat hingga ke level provinsi, kabupaten, bahkan desa.
Untuk itu, Presiden mendorong penguatan kembali konsep lumbung pangan berjenjang, mulai dari desa hingga nasional. Langkah ini dinilai penting agar setiap daerah mampu bertahan secara mandiri, terutama saat terjadi bencana atau gangguan distribusi logistik.
Presiden menilai tingginya biaya logistik akibat ketergantungan antarwilayah dalam pemenuhan pangan menjadi tantangan serius. Karena itu, setiap daerah didorong mengembangkan produksi pangan sesuai dengan potensi lokalnya.
“Pemerintah pusat, siap memberikan dukungan penuh, termasuk bagi daerah dengan kondisi geografis yang menantang seperti Papua,” ujar Presiden.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo juga mengingatkan pentingnya solidaritas nasional di tengah berbagai musibah yang melanda sejumlah wilayah, seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Meski menghadapi cobaan, Presiden menegaskan bahwa proses pembangunan dan transformasi bangsa tidak boleh terhenti.
Presiden menekankan bahwa transformasi Indonesia harus berlangsung secara merata tanpa meninggalkan wilayah mana pun.
Penghapusan kemiskinan dan ketertinggalan disebut sebagai prasyarat utama untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara modern.
Lebih lanjut, Presiden menyoroti posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia yang harus diimbangi dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerataan hasil pembangunan.
Presiden mengajak seluruh pimpinan pusat dan daerah untuk mengelola kekayaan negara secara jujur, arif, dan bertanggung jawab.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Menurut Presiden, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan pada akhirnya akan memperberat kehidupan rakyat.
Presiden menegaskan bahwa jabatan publik adalah amanah dan bentuk pengabdian kepada negara serta rakyat. “Pemerintah, tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap pejabat yang tidak menjalankan tugas dengan baik dan setia pada kepentingan rakyat,” pungkas Presiden.
Foto : BPMI Setpres
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
