Jakarta, Selasa 09 Desember 2025 – VNNMedia – Dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2025, sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan status hukum Bupati Pati, Sudewo, terkait kasus suap pembangunan jalur kereta di Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Kami di sini tujuan kami menanyakan indikasi terlibat korupsi pak Sudewo saat menjabat sebagai anggota DPR Komisi V,” kata Koordinator Lapangan (Korlap) AMPB, Suharno, dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Jakarta Pusat, Selasa (09/12/2025) dlansir Kompas.com.
Suharno berharap Sudewo segera ditetapkan sebagai tersangka apabila terbukti terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Menurutnya, masyarakat Pati merasa tidak nyaman dipimpin oleh kepala daerah yang diduga terlibat korupsi.
“Kalau pergunjingan ini tidak segera diselesaikan lewat penetapan (tersangka) KPK, kami enggak nyaman,” ujarnya.
Suharno melanjutkan warga Pati akan terus melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK sebagai bentuk dukungan kepada lembaga antirasuah dalam menangani perkara tersebut.
“Kami buat tim kecil, tim 13, tiap hari aksi di KPK sebagai bentuk dukungan atas kinerja KPK berhubungan dengan penyidikan Bupati Pati Sudewo,” ucap dia.
Sebelumnya, KPK telah memeriksa Bupati Pati Sudewo sebagai saksi dalam perkara di DJKA Kemenhub tersebut, pada 22 September 2025 lalu.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, penyidik mendalami keterangan Sudewo terkait pengaturan lelang hingga dugaan pemberian fee proyek pembangunan jalur kereta di DJKA Kemenhub.
“Saksi didalami pengetahuannya terkait pengaturan lelang dan dugaan adanya fee proyek,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Senin.
Meski demikian, Budi belum menyampaikan pernyataan lebih lanjut terkait pemeriksaan Sudewo, termasuk soal penerimaan fee proyek yang dilakukan Sudewo.
Baca Berita Menarik Lainnya Di Google News
