Sebut IKN Simbol Pemerataan Pembangunan, Wapres Gibran: Tidak Jawa Sentris

Jakarta, Minggu 24 Agustus 2025-VNNMedia- Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia GIbran Rakabuming menyebut jika Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan simbol pemerataan pembangunan agar tidak ‘Jawa Sentris’. Oleh karenanya pembangunannya akan tetap berlanjut di masa pemerintahan Presiden Prabowo

“Jadi IKN ini bukan hanya sekedar membangun istana, tetapi juga simbol, sekali lagi, simbol pemerataan yang tidak lagi Jawa Sentris,” ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip pada hari ini

Lebih lanjut Gibran menjelaskan jika pembangunan IKN masih berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan, dan saat ini Otorita IKN sddang melakukan lelang konstruksi pembangunan Yudikatif dan Legislatif

“Saya yakinkan sekali lagi, saya tegaskan sekali lagi, yang namanya IKN pasti akan dilanjutkan dan diselesaikan pembangunan,” pungkasnya

Sementara itu, pembangunan IKN tahap II yaitu pengembangan infrastruktur pendukung di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dilaporkan bakal segera dimulai

Menurut Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, pembangunan tahap II ini akan meliputi pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif berikut ekosistem pendukungnya. Ia menjelaskan bahwa proses persiapan konstruksi IKN tahap II termasuk pengadaan Kawasan Legislatif dan Yudikatif telah tuntas

“Semua tahapan persiapan pembangunan tahap kedua telah selesai termasuk anggaran, yang merupakan rangkaian kelanjutan dari pembangunan tahap satu,” tuturnya awal Agustus lalu

Untuk diketahui, torita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mendapat alokasi anggaran dari pemerintah untuk tahun 2026 sebesar Rp6,3 triliun, naik sekitar 25 persen dari pagu indikatif TA 2026 sebesar Rp5,05 triliun. “Anggarannya Rp6,3 triliun untuk IKN,” kata Menkeu Sri Mulyani

Dalam Konferensi Pers RAPBN pada pada pekan lalu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa alokasi dana OIKN untuk tahun depan akan difokuskan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)

sumber: Bisnis.com

Baca Berita Menarik Lainnya Di Google News