APBN 2026: Alokasi Renovasi Rumah Hanya untuk 373.939 Unit

Jakarta, Senin 18 Agustus 2025-VNNMedia- APBN untuk Tahun Anggaran (TA) 2026 hanya mengalokasikan Rp8,6 triliun untuk program renovasi rumah

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani anggaran senilai Rp8,6 triliun tersebut untuk mendukung renovasi 373.939 unit rumah melalui program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya).

“Kementerian Perumahan memiliki program untuk memberikan langsung rumah yang perlu di-upgrade terutama dari kelompok miskin dengan pembangunan swadaya. Targetnya tahun 2026 sebesar 373.939 rumah,”” jelas Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, mengutip YouTube resmi Kemenkeu pada hari ini

Namun demikian, anggaran renovasi rumah tahun 2026 lebih besar enam kali lipat dari anggaran tahun ini yang hanya mencapai Rp1,4 triliun untuk memperbaiki 65.932 unit rumah

Tentunya ini sangat mengejutkan mengingat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan anggaran sebesar Rp43 triliun untuk merenovasi 2 juta rumah pada tahun 2026. “Renovasi dua juta rumah yang akan dimulai pada tahun anggaran mendatang (tahun 2026) dengan alokasi dana sekitar Rp43 triliun,” kata Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah beberapa waktu yang lalu

baca juga: Wamen PKP: Renovasi 2 Juta Rumah untuk TA 2026

Pernyataan Menkeu Sri Mulyani sejalan dengan Pidato Presiden RI tentang RUU APBN TA 2026 beserta Nota Keuangannya pada Jumat minggu lalu, yang mengatakan bahwa pemerintah hanya akan membiayai 770 ribu unit rumah untuk tahun depan. “Total jumlah rumah yang akan dapat dukungan APBN 2026 adalah 770 ribu,” jelas Prabowo

Adapun 770 ribu unit tersebut, menurut Prabowo terdiri atas pembiayaan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahaan (FLPP) untuk KPR , dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi rumah, yang nantinya akan difokuskan di wilayah perkotaan dan kawasan pesisir di Indonesia

Adapun 770 ribu unit tersebut, menurut Prabowo terdiri atas pembiayaan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahaan (FLPP) untuk KPR , dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi rumah, yang nantinya akan difokuskan di wilayah perkotaan dan kawasan pesisir di Indonesia

Sementara itu berdasarkan Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2026, pemerintah telah menetapkan pagu anggaran untuk Kementerian PKP sebesar Rp10,9 triliun, melonjak 217 persen dibanding tahun ini (Rp3,44 triliun)

Sebelumnya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) mengatakan bahwa kebutuhan anggaran untuk merealisasikan program 3 juta rumah di tahun depan adalah sebesar Rp49,85 triliun, sementara pagu indikatif yang ditetapkan untuk kementeriannya hanya Rp1,8 triliun

‘Sehingga dari pagu indikatif sebesar Rp1,8 triliun diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp48,02 triliun,” kata Ara dalam rapat bersama Komisi V DPR RI pada Juli lalu

sumber:Bisnis.com

Baca Berita Menarik Lainnya Di Google News